Berebut Bukit Soeharto

Bagi sebagian orang, nama Soeharto melahirkan alergi tersendiri. Ingatan masa lalu terhadap rezim yang melahirkan penderitaan tersendiri, menjadi momok di dalam ingatan. Di antara Kota Balikpapan, sebagai kota industri di Kalimantan Timur, dan Kota Samarinda, yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur, masih terdapat hamparan hutan Dipterocarpa, bekas areal eksploitasi industri kayu, yang telah berulang kali mengalami kebakaran hutan. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto merupakan etalase hutan tropis yang terdekat dengan pusat permukiman, dimana di dalamnya terdapat pula kawasan hutan pendidikan dan penelitian yang dikelola oleh Universitas Mulawarman.

Hutan Pendidikan dan Penelitian Bukit Soeharto Universitas Mulawarman (HPPBS Unmul) merupakan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Sejak tahun 1997, melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 2/Menhut-VII/1997 diberikan ijin prinsip pengelolaan kawasan kepada Universitas Mulawarman seluas 20.271 hektar. Ijin prinsip pengelolaan ini kemudian dikuatkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 160/Menhut-II/2004 yang menetapkan bagian dari Hutan Wisata Bukit Soeharto sebagai Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman.

Keberadaan Tahura Bukit Soeharto dan HPPBS Unmul kini semakin terancam. Hamparan kawasan hutan yang dibelah oleh jalan yang menghubungkan dua kota besar di Kalimantan Timur (Samarinda dan Balikpapan) ini, menempatkan kawasan Tahura Bukit Soeharto dan HPPBS Unmul sebagai kawasan yang strategis. Selain itu, kandungan batubara yang berada di bawah kawasan telah menjadi arena perebutan baru. Tidak kurang terdapat 51 perijinan kuasa pertambangan dan PKP2B pertambangan batubara yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, yang mengelilingi kawasan Tahura Bukit Soeharto. Juga terdapat satu ijin eksploitasi migas yang diberikan kepada VICO Indonesia di sebelah timur.

Bahkan, potret konflik kewenangan di sektor kehutanan dan pertambangan, serta kepentingan pertanian dan permukiman, dapat tergambar jelas di kawasan yang hutannya tak lagi luas tersebut. Tercatat lahirnya kebijakan terkait Bukit Soeharto lahir pada akhir periode kepemimpinan pemerintahan nasional. Kondisi tersebut melahirkan ancaman ekologis terhadap kelestarian kawasan, ditengah dunia internasional yang terus berdebat untuk melahirkan inisiatif pelestarian hutan untuk menanggulangi ancaman pemanasan global.

Pengelolaan KHDTK di dalam Taman Hutan Raya

HPPBS Unmul merupakan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya. KHDTK merupakan bagian dari sebuah kawasan hutan yang diberikan kewenangan khusus di dalam pengelolaannya. KHDTK ditetapkan dengan mengacu pada pasal 8 dan pasal 34 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan[1]. Penunjukan KHDTK juga didasarkan pada pasal 4 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Kawasan yang diberikan ijin KHDTK dikelola dan menjadi tanggung jawab dari pengelola yang diberikan perijinan.

Pengelola HPPBS Unmul juga memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan hutan di kawasan KHDTK [2], dengan kegiatan diantaranya: (a) mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa; (b) Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam; (c) mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya; (d) melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat, dan; (e) menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

Letak kawasan HPPBS Unmul yang berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, menjadikan pengelolaan kawasan HPPBS setidaknya mengikuti tata cara pengelolaan Taman Hutan Raya [3]. Terdapat kekurangan dan kelebihan dengan posisi kawasan yang dimiliki oleh HPPBS Unmul tersebut. Pada satu sisi, kegiatan pendidikan dan penelitian terkait dengan upaya pelestarian kawasan dan pengembangan pengelolaan jasa lingkungan yang dapat dilaksanakan di kawasan tersebut, yang menjadikan kawasan HPPBS Unmul berkontribusi terhadap manfaat ekologi pada kawasan sekitarnya. Namun pada sisi lain, kegiatan pendidikan dan penelitian terkait pengelolaan produksi hasil hutan kayu menjadi tidak dimungkinkan. Walaupun peraturan perundang-undangan tidak secara tegas menyebutkan bahwa ada larangan kepada pengelola HPPBS Unmul untuk melakukan aktivitas pendidikan dan penelitian terkait dengan sistem pengelolaan hutan produksi kayu di kawasan tersebut.

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi [4]. Suatu kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Taman Hutan Raya, apabila telah memenuhi kriteria: (1) merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya sudah berubah; (2) memiliki keindahan alam dan atau gejala alam; (3) mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa, baik jenis asli atau bukan asli [5].

Bila sebelumnya di dalam PP No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan disebutkan bahwa kawasan Tahura, dapat dibagi ke dalam blok pemanfaatan, blok koleksi tanaman, blok perlindungan, dan blok lainnya (blok lainnya adalah bagian dari kawasan taman hutan raya yang lain kondisinya sehingga memerlukan perlakuan khusus, misal blok
pemanfaatan tradisional, blok rehabilitasi dan lain-lain), maka di dalam PP No. 6 tahun 2007, yang membatalkan PP No. 34 tahun 2002, tidak lagi memuat aturan mengenai Tahura. Untuk itu, untuk pengelolaan Tahura dilakukan berdasarkan pada PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dan berdasarkan pada pelimpahan kewenangan (dekonsentrasi) bidang kehutanan, Permenhut No. P.5/Menhut-II/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah, maka Gubernur Kaltim berwenang untuk melakukan fasilitasi pengelolaan taman hutan raya (point 23 butir (g)).

Kegiatan pengawetan kawasan Tahura dapat dilakukan melalui kegiatan: (1) perlindungan dan pengamanan; (2) inventarisasi potensi kawasan; (3) penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan; (4) pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan atau satwa [6]. Kegiatan di dalam kawasan Tahura dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan (meliputi penelitian dasar dan penelitian untuk penunjang pengelolaan dan budidaya), ilmu pengetahuan dan pendidikan (pengenalan dan peragaan ekosistem), kegiatan penunjang budidaya (pengambilan, pengangkutan dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa), pariwisata alam dan rekreasi, dan pelestarian budaya [7].

Di dalam berbagai Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri Kehutanan, masih belum terdapat panduan yang tegas di dalam pengelolaan, termasuk pemanfaatan, kawasan Taman Hutan Raya. Ini berpotensi memunculkan multi-interpretasi terhadap implementasi peraturan. Bila melihat pada item kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan Taman Hutan Raya, misalnya untuk penunjang budidaya, maka selain pada pengambilan, pengangkutan dan atau penggunaan plasma nutfah, harusnya dapat juga mengarah pada penunjang kegiatan budidaya hutan [8] lainnya. Sehingga dapat diasumsikan pengembangan model silvikultur terkait dengan usaha pengelolaan hutan untuk kayu, tetap dapat dilakukan di kawasan Tahura, dengan menempatkan zona penelitian khusus, yang penetapannya dilakukan setelah melakukan kajian ekologis kawasan.

Perjalanan Peta dan Konflik Kepentingan

Penetapan kawasan hutan, yang kemudian bernama Bukit Soeharto, berawal dari keinginan untuk melestarikan kawasan hutan tropis di dekat wilayah perkotaan, agar dapat menjadi ruang masyarakat untuk melihat dan mempelajari hutan tropis Indonesia. Sejak tahun 1976, Gubernur Kalimantan Timur mulai menetapkan kawasan tersebut sebagai zona pelestarian lingkungan hidup, yang dua tahun kemudian diusulkan sebagai Hutan Lindung dengan luas 33.760 hektar.

Dalam perjalanannya, kawasan Bukit Soeharto diubah fungsinya menjadi Hutan Wisata (melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 245/Kpts-II/1987 tanggal 18 Agustus 1987 dengan luas 64.850 hektar yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 270/Menhut-II/1990 tanggal 20 Mei 1991 dengan luas 61.850 hektar), dan kemudian menjadi Taman Hutan Raya di tahun 2004, tepat satu hari sebelum berakhirnya masa tugas kabinet, melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 419/Menhut-II/2004. Dan lima tahun kemudian, tepat satu hari menjelang akhir masa tugas kabinet, pada tanggal 31 September 2009, kembali dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 577/Menhut-II/2009 yang menetapkan kawasan seluas 67.776 hektar sebagai Tahura Bukit Soeharto.

Sementara, Universitas Mulawarman juga mulai melakukan kegiatan penelitian di kawasan Bukit Soeharto. Di mulai pada tahun 1981, dengan bantuan JICA, Universitas Mulawarman mulai membangun stasiun penelitian yang kemudian bernama Pusat Rehabilitasi Hutan Tropis (PUSREHUT) di kawasan tersebut. Hingga pada tahun 1997, Menteri Kehutanan melalui keputusan No. 2/Menhut-VII/1997 tertanggal 1 Januari 1997 memberikan ijin prinsip pengelolaan kawasan seluas 20.271 hektar kepada Universitas Mulawarman. Baru pada tahun 2004, melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 160/Menhut-II/2004 tangal 4 Juni 2004, ditetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus pada wilayah Bukit Soeharto sebagai Hutan Pendidikan dan Penelitian Universitas Mulawarman.

Sejarah panjang keputusan Menteri Kehutanan tersebut melahirkan konflik di kemudian hari. Belakangan baru disadari bahwa terdapat kekeliruan pada setiap penetapan kawasan yang dikeluarkan, khususnya terkait dengan peta kawasan. Peta-peta yang menjadi lampiran pada surat keputusan yang dikeluarkan telah melahirkan persepsi yang berbeda dari para pelaksana keputusan tersebut. Walaupun sebenarnya telah dilakukan proses penataan batas pada November 1989 hingga Februari 1990, yang kemudian dibuat berita acara tata batas tanggal 10 Maret 1990 dan disahkan pada tanggal 15 Mei 1991, namun kemudian tidak menjadi lampiran pada SK Menhut No. 270/Kpts-II/1991, serta kembali pada peta yang dilampirkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar.

Tidak konsistennya penggunaan peta sebagai bagian dari lampiran Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh sektor lainnya, dalam hal ini sektor pertambangan, untuk mengeluarkan perijinan di kawasan yang diasumsikan [9] bukan menjadi bagian dari Tahura Bukit Soeharto. Persepsi dari berbagai pihak pada akhirnya menimbulkan konflik kewenangan, dimana kawasan ini mulai menjadi “primadona” disaat begitu banyaknya keinginan mengeksploitasi kandungan batubara di bawahnya. Padahal, jauh sebelumnya, tak ada satu pihak pemerintah pun yang tertarik untuk melakukan pengelolaan kawasan Tahura Bukit Soeharto. Namun bila berpijak pada lampiran peta dari SK Menhut No. 160/Menhut-II/2004 serta pengesahan Berita Acara Tata Batas tahun 1990, maka kawasan tersebut merupakan bagian dari kawasan Tahura Bukit Soeharto dan kawasan HPPBS Unmul.

Ketidakkonsistenan lampiran peta ini juga diakui di dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang Terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 67.766 (Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam) hektar, pada bagian menimbang butir (d), dimana disebutkan “bahwa berdasarkan peta lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 10 Maret 1990 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 15 Mei 1991, terdapat perbedaan deliniasi batas kawasan htuan dengan lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991”. Dalam posisi ini, maka acuan peta yang seharusnya digunakan sebagai kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto adalah peta yang termuat dalam Berita Acara Tata Batas.

Bila mencermati lampiran-lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan, terkait dengan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dan Hutan Pendidikan dan Penelitian Bukit Soeharto, maka berdasarkan kekuatan fakta lapangan dan fakta hukumnya, maka yang menjadi acuan adalah Berita Acara Tata Batas yang sudah disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1991, dimana juga telah sesuai dengan lampiran peta dari SK Menhut No. 160/Menhut-II/2004. Sedangkan lampiran peta SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar baru merupakan surat keputusan penunjukan kawasan, dimana proses tata batas merupakan proses sebelum dilakukan penetapan kawasan yang disertai dengan pemberian patok batas di kawasan hutan, dan menjadi dasar dalam proses penetapan kawasan hutan. SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001 ini juga menetapkan bahwa kawasan hutan dan perairan yang telah ditunjuk dan/atau telah ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran SK Menhut tersebut dinyatakan masih tetap berlaku [10], yang salah satunya adalah hasil Berita Acara Tata Batas TWA Bukit Soeharto yang telah disahkan pada tahun 1991 yang dilaksanakan oleh BIPHUT wilayah IV Kalimantan Timur dan Berita Acara Tata Batas Hutan Pendidikan Unmul tahun 1999.

Berdasarkan Pasal 16 (2) SK Nomor : 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan dinyatakan bahwa standar peta penetapan kawasan hutan areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan adalah: (a) Peta kawasan hutan yang akan ditetapkan bersumber dari hasil penataan batas temu gelang, tercantum dalam Berita Acara Tata Batas dan peta tata batasnya serta mempunyai legalitas pengesahan; (b) Diperoleh luas kawasan hutan dari kombinasi batas yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas dan batas admnistrasi pemerintahan yang tercantum dalam peta dasar (kabupaten dan propinsi). Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 2 (1)Permenhut No. P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, bahwa kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila: (a) telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; atau (b) telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau (c) Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau (d) Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Sehingga semakin meneguhkan posisi Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sebagai acuan peta yang harus digunakan pada kawasan Tahura Bukit Soeharto.

Tidak konsistennya Departemen Kehutanan dalam menerbitkan surat keputusan tidak hanya terlihat dari tidak konsistennya peta yang dilampirkan dalam surat keputusan penetapan kawasan Bukit Soeharto. Inkonsistensi peraturan yang dikeluarkan Menteri Kehutanan juga terlihat pada Permenhut No. P.11/Menhut-II/2007 tentang Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dimana Tahura Bukit Soeharto masih diklasifikasikan sebagai Taman Wisata Alam pada rayon II. Disini terlihat jelas ketidaktelitian Departemen Kehutanan dalam memproduksi keputusan, sehingga berpotensi menimbulkan menimbulkan konflik dalam upaya pengelolaannya.

Pertambangan di dalam dan sekitar Taman Hutan Raya

Sementara, Gubernur Kalimantan Timur telah mengeluarkan dua (2) kali surat pemberitahuan kepada masyarakat/badan usaha di dalam dan sekitar Tahura Bukit Soeharto dengan nomor 521/7494/Ek tertanggal 14 Agustus 2008 dan 521/1875/Ek tertanggal 2 Maret 2009 bahwa siapapun baik perorangan mupun Badan Usaha yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan merambah serta membakar Kawasan Tahura Bukit Soeharto secara tidak sah, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Namun hingga saat ini belum pernah satu kali pun Pemprov Kaltim mengambil langkah-langkah konkret terkait dengan penanganan maupun pengelolaan kawasan Tahuran Bukit Soeharto.

Di sisi lain, konflik yang juga ditimbulkan dari kesimpangsiuran peta adalah keberadaan ijin-ijin pertambangan (baik kuasa pertambangan maupun PKP2B) di dalam dan sekitar kawasan Tahura Bukit Soeharto. Setidaknya terdapat 55 ijin kuasa pertambangan batubara yang berada di dalam dan sekitar kawasan Bukit Soeharto, dimana tiga diantaranya telah dilakukan penyidikan oleh Polda Kaltim dalam kaitannya pertambangan di kawasan hutan. Bahkan Dirjen PHKA dengan surat bernomor S.467/IV-KK/2007 tanggal 11 Juli 2007, memberikan ijin kepada perusahaan tambang untuk menggunakan jalan di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan pelanggaran.

Merujuk pada Pasal 38 (1) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No. 19 tahun 2004 dinyatakan bahwa “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung”. Posisi ini menjadikan pada kawasan Tahura Bukit Soeharto tidak dapat diberikan ijin pertambangan maupun aktivitas yang menunjang kegiatan pertambangan.

Terkait dengan bagian KEEMPAT butir (b) Keputusan Menteri Kehutanan No. 577/Menhut-II/2009, “izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang sah yang berada pada areal bukan kawasan hutan berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991 dan menurut keputusn ini ditunjuk menjadi kawasan hutan, masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir”, merupakan butir keputusan yang cacat secara hukum. Merujuk pada pasal 83A UU No. 19 tahun 2004, maka “semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud”, sehingga perijinan yang dikeluarkan setelah tahun 1999 dan berada di dalam kawasan hutan dapat tetap dinyatakan tidak berlaku.

Bila SK Menhut No. 577/Menhut-II/2009 tetap diinterpretasikan dapat melanjutkan perijinan pertambangan di dalam dan sekitar Tahura Bukit Soeharto, maka Menteri Kehutanan telah melanggar pasal 44 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Lebih jauh, bila merujuk pada pasal 56 dan 57 PP No. 68 tahun 1998, maka di sekitar kawasan Tahura Bukit Soeharto dapat dibangun daerah penyangga yang bertujuan untuk menjaga kawasan dari segala bentuk tekanan dan gangguan dari luar dan atau dari dalam kawasan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan atau perubahan fungsi kawasan. Sehingga kawasan yang berbatasan langsung dengan Tahura Bukit Soeharto, penting untuk tetap dijaga keberadaannya.

Penutup

Tahura Bukti Soeharto, termasuk HPPBS Unmul, memiliki fungsi yang penting terhadap keberlanjutan kehidupan di sekitarnya. Selain sebagai habitat bagi puspa-satwa yang dilindungi, Tahura Bukit Soeharto juga merupakan hulu dari setidaknya 7 daerah aliran sungai, yang memiliki arti penting bagi kehidupan yang berada di sekitarnya. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat serta makhluk hidup lain.

[091130-12.29]
:: tulisan kontribusi disampaikan kepada PPHT Unmul



Catatan Kaki:

[1] Dalam UU No 41. tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 8 disebutkan bahwa Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus untuk kepentingan umum, seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya, dimana tidak mengubah fungsi pokok hutan, dan; pasal 34 disebutkan pengelolaan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga sosial dan keagamaan. Hal ini juga dimandatkan di dalam Pasal 11 (2) PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pada areal tertentu dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa atau kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

[2] Pasal 8 (3) dan (4) PP No. 45 tahun 2004

[3] Lihat pasal 8 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

[4] Pasal 1 (14) Keputusan Presiden No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Pasal 1 (7) PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

[5] Pasal 32 PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

[6] Pasal 43 dan 44 PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

[7] Pasal 23, 26, 28, 52 PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

[8] Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen (Pasal 1 (21) PP 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang sebagian diubah dalam PP No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

[9] Kawasan dimaksud terletak pada bagian utara-timur laut dari HPPBS Bukit Soeharto

[10] Lihat bagian KEEMPAT butir b SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar.



Artikel ini dapat dikutip ataupun diperbanyak dengan tetap menyebutkan sumbernya :


Ade Fadli. 2009. Berebut Bukit Soeharto. http://timpakul.web.id/berebut-bukit-soeharto.html (dikutip tanggal 30 July 2014)



-- timpakul.web.id - @timpakul



4 thoughts on “Berebut Bukit Soeharto

  1. Kita ni kada usah banyak bemamay (NATO) ding ai, datangi aja kesitu, tutup jalannya hanyar ada nang hakun mendangarakan, nang kaya gawian Green Peace di Arara Abadi, dinaikinya excavator nang ganal, duduk di bucketnya, ranaaiiii….amun bukit suharto, tahu aja kan sorang, memang tumatan bahari sdh dijadikan pehumaan urang, diimbuli bubuhannya lawan kabun sahang, supan sorang di belakang akasia hibak sahang , jarnya taman hutan raya/ pendidikan, sakalinya hutan raya sahang….bisalah kita meusir bubuhannya itu….amun banyak bemamay kada kawa ding ai…..wayah ini jaman nya wani menyurung awak, amun pikiran aja disurung akan diketawai bubuhannya banarai……, kumpuli seluruh alumnus Fahutan Unmul, datangi kesana…ayu nah….dulu wayah kami rancak PKL & praktek disitu….uma ai…masih ada hutan primer…masih ada lah wayah ini……

    • Hahaha…. bujur itu,
      Maaflah umpat nimrung sadikit, sabujurnya tahura bukit soeharto tu di lapangan kada barubah, nang dibaiki tu petanya.
      Kanapa ? oleh jaman dahulu tu kadada gps atawa gis, jd koordinat yg dipakai koordinat lokal. peta referensi nya aja tabatas bujur, yg paling teliti skalanya 1 : 250.000 nang artinya 1 cm di peta sama dengan 2,5km dilapangan.
      Jadi sabar ae bila ada nang salah2 diulah bubuhan kehutanan. Wayah ini hanyar mulai dibaiki petanya, bagemet satu2, tenaga yg mampu manggawi masih kawa dihitung jari.
      Nang pasti kami ini cuma \”kucing kurap\” haja\’ kada tahu soal hukum, politik atawa usaha nang banyak duit, tp kalo handak badiskusi soal teknis, katuju am kita ini.
      Hanyar tahura bukit soeharto, masih banyak nang lain, tunggui aja tanggal mainnya…..

      dari nang mambaiki peta tahura

Beri komentar