timpakul mahalabiu

Kejadian berulang serangan satwa liar terhadap manusia memang bukan dikarenakan kesalahan harimau, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan. Namun ini juga bukan kesalahan dari komunitas lokal yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Situasi tersebut lebih disebabkan karena Pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan, selalu melakukan pembiaran terhadap proses kehancuran hutan, yang merupakan habitat dan tempat hidup satwa liar, dengan memberikan perijinan pengalihfungsian kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan maupun pertambangan.

Tercatat setidaknya 11,4 juta hektar kawasan hutan Indonesia terancam diamputasi oleh industri pertambangan. Dan tidak kurang dari 5,6 juta hektar lahan gambut serta 9 juta hektar kawasan hutan terancam industri perkebunan besar kelapa sawit. Serta 18 juta hektar kawasan hutan juga akan dikonversi menjadi perkebunan kayu akasia dan leda (eucalyptus) untuk memenuhi industri pulp dan kertas.

Semakin berkurangnya kawasan hutan tropis yang baik di Indonesia akibat pengalihfungsian (konversi) kawasan, telah mendorong kawanan satwa liar berpindah pada kawasan-kawasan permukiman dan ruang-ruang kehidupan rakyat. Koridor (jalur migrasi) satwa yang terpotong oleh industri ekstraktif juga telah mengalihkan pola migrasi dan menjadikan satwa liar kehilangan sumber pakannya di alam.

Hutan-hutan di Indonesia selama ini menjadi sandaran bagi perkembangan ekonomi internasional, dimana Indonesia merupakan negara strategis bagi negara-negara Asia Timur, Eropa dan Amerika Serikat, untuk memenuhi kebutuhan penduduk negara tersebut. Tidak berkurangnya permintaan pasar internasional terhadap barang tambang, diantaranya batubara dan emas, minyak sawit serta pulp dan kertas, telah menjadikan kawasan-kawasan hutan Indonesia semakin terancam keberadaannya. Kondisi ini bahkan diperparah dengan semakin kacaunya cara pikir negara industri terhadap upaya menurunkan emisi gas rumah kaca untuk mencegah pemanasan global. Sementara, Indonesia tetap difungsikan sebagai penyedia bahan baku dan pasar bagi produk tidak ramah lingkungan dari industri dunia.

Pemerintah Indonesia sudah harus segera menghentikan proses-proses pengalihfungsian ekosistem hutan untuk kepentingan-kepentingan korporasi, agar tidak semakin sering terjadi konflik antara manusia dengan satwa liar, termasuk untuk menghindari terjadinya peningkatan kejadian bencana ekologis di Indonesia. Sudah terlalu banyak anggaran negara yang dialokasikan untuk penanggulangan dampak bencana ekologis, yang sebenarnya tidak harus dikeluarkan oleh negara bila kondisi ekosistem hutan Indonesia tetap terjaga.

Penting untuk mendesak agar Pemerintah Indonesia, beserta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia untuk segera memberlakukan jeda tebang (moratorium logging) dan memberlakukan kebijakan penghentian pengalihfungsian ekosistem hutan (stop konversi hutan). Dalam masa diberlakukannya jeda tebang, Pemerintah dapat memaksimalkan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi hutan, untuk memperbaiki kawasan hutan yang telah rusak, termasuk untuk melakukan penyelesaian deliniasi kawasan hutan, disertai dengan pengakuan terhadap sistem kelola hutan kerakyatan. Bersamaan dengan itu, Pemerintah juga harus melakukan restrukturisasi industri berbahan kayu melalui penurunan kapasitas industri, serta melakukan rasionalisasi industri minyak sawit di seluruh wilayah Indonesia.

Ancaman terhadap kehidupan rakyat Indonesia kian bertambah seiring dengan semakin masifnya investasi yang diberikan kemudahan oleh pemerintah. Semakin banyak rakyat yang tak lagi memiliki lahan pertanian dan kebun yang dapat digarap, karena sebagian besar lahan diberikan kepada korporasi. Pilihan untuk mengembalikan arah dan paradigma pembangunan pada platform pendirian negeri ini adalah sebuah keharusan. Mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia yang beriringan dengan terbangunnya demokrasi politik yang berkeadilan akan mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat di Indonesia.