#timpakul

email, sudah lama selalu mengikuti nomor telepon seluler. bahkan sekarang pertanyaan juga dilanjutkan dengan fesbuk dan juga akun twitter ataupun jejaring sosial lain. namun, pertanyaan terhadap alamat laman, sangat sedikit yang mengajukannya. dalam hal situasi komisi delapan de pe er yang diminta oleh perhimpunan pelajar indonesia di australia, menjadi sebuah gambaran umum, penggunaan email oleh anggota parlemen di negeri ini.

padahal, tak sedikit ketika kampanye dimulai, beberapa pelaku politik sibuk untuk mewajahi dirinya dalam akun jejaring sosial, termasuk juga membangun laman khusus. lalu, setelah peristiwa politik berlalu, tak sedikit yang juga meninggalkannya. wilayah 2.0 memang sudah dilirik sebagai media kampanye, namun belum menjadi sebuah media menjaga hubungan dengan konstituen.

sisi lain, dari fenomena email komisi lapan, adalah sebuah gambaran terhadap ketidakpedulian terhadap identitas yang mengikuti. penggunaan email tak berbayar, padahal sudah memiliki laman organisasi ataupun institusi, sepertinya belum menjadi trend politik saat ini. padahal, ada beberapa kawan di jejaring internasional, yang tak mempercayai identitas email tak berbayar, karena dianggap sebagai fake email. ini juga kemudian menyulitkan.

banyak hal yang bisa digali, dari situasi gagal teknologinya para anggota parlemen, yang tidak hanya di tingkat pusat, bahkan hingga level kabupaten dan kota. masih belum terlupakan sebuah berita cetak yang menuliskan bahwa email seorang anggota parlemen sudah dijual, karena menganggap bahwa email itu identik dengan perangkat seluler. dan juga, masih sering terjadi bahwa email pun, hingga twitter personal yang dijawab oleh staf yang khusus untuk mengelola hal tersebut.

padahal, perangkat bebe hingga talenan gadget (baca: aipad ataupun galaknyatab) sudah dimiliki oleh hampir sebagian anggota parlemen dan para pejabat. hingga email, twitter, efbe dan jejaring sosial, sudah seperti penggunaan pesan singkat (sms). yang artinya, tak perlu lagi berlindung dibalik kegagapan terhadap teknologi. kan sayang juga, kalau talenan gadget hanya digunakan untuk menonton video saat sidang paripurna?

ini sudah era 2.0, bahkan mendekati era 3.0. dimana teknologi telah menjadi sebuah kebutuhan, dan lautan bukan lagi sebagai pembatas. tak terlalu sulit bagi pejabat publik dan pelaku politik untuk menggunakan dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk meraih kedekatan dengan konstituennya. yang tentunya, akan berbiaya lebih murah. hingga dana reses ataupun studi banding, tak perlu lagi dianggarkan. yang diperlukan hanyalah sebuah keinginan untuk belajar dan membuka diri terhadap teknologi hari ini. akankah pemerintahan 2.0 terwujud dalam waktu dekat?

pada email komisi lapan !

Artikel ini dapat dikutip ataupun diperbanyak dengan tetap menyebutkan sumbernya :

-- timpakul.web.id - @timpakul