timpakul mahalabiu

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mungkin semakin tidak waras. Setelah gagal membangun sejuta hektar perkebunan besar kelapa sawit, saat ini kembali menggulirkan wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Alasannya bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan Gubernur se Kalimantan yang katanya tertuang dalam surat nomor 050/02/IV/Sekberkal tanggal 21 November 2005, juga menjadi sebuah pertanyaan sederhana akan keberpihakan para Gubernur se Kalimantan terhadap rakyatnya. Apalagi bila mengatakan bahwa ini telah tertuang dalam RPJP Kaltim, dimana dokumen tersebut juga belum pernah disosialisasikan kepada publik.

Membangun sebuah PLTN pada sebuah kondisi bangsa yang hari ini sedang krisis energi, selalu dipandang sebagai sebuah kebutuhan. Namun senyatanya, rencana ini akan menghadirkan ancaman kehidupan bagi rakyat Kalimantan, utamanya rakyat di Kaltim. Lokasi pembangunan di Babulu Laut-Penajam Paser Utara seluas 1.785 hektar, Tanjung Saban-Prapat seluas 3.000 hetar dan Kariangau Utara-Balikpapan merupakan lokasi yang tinggi resiko, bila rencana pembangunan PLTN diteruskan.

Bila mengutip pendapat Fahmi Mahfuyana, yang katanya pengamat nuklir, bahwa ada permasalahan sampah radioaktif dan bencana kebocoran reaktor yang dapat terjadi. Sehingga sebenarnya Pemprov Kaltim harus lebih cerdas untuk menterjemahkan kebutuhan energi listrik Kalimantan dan bukan dengan cepat memutuskan untuk membangun PLTN. Entah setan dari mana lagi yang sedang menghinggapi aparat Pemprov Kaltim sehingga mempunyai ide bodoh tersebut.

Bisnis Byar-Pet Berkelanjutan

Kondisi krisis energi listrik yang terjadi saat ini di berbagai tempat di Kaltim, hanyalah sebuah permainan bisnis, agar kemudian pelaku bisnis listrik memperoleh dukungan publik untuk memperoleh lebih banyak investasi baru dan ruang-ruang baru yang dapat dikembangkan. Berlanjutnya krisis ini juga tidak lepas dari kesengajaan pelaku bisnis listrik untuk menjadikan kegelisahaan di tingkat publik.

Bila ditinjau dari ketersediaan bahan baku listrik, Kaltim merupakan penghasil gas alam, minyak bumi dan batu bara yang besar di Indonesia. Sebagian besar ekspor yang dilakukan dari sektor pertambangan berasal dari provinsi ini. Namun dikarenakan tidak adanya niat baik untuk menyediakan listrik yang memadai bagi rakyat Kaltim, kondisi tersebut sengaja dibiarkan.

Bahkan bila dikatakan krisis energi listrik ini dikarenakan tidak adanya dana untuk perbaikan dan pengembangan pembangkit listrik, senyatanya telah demikian banyak aliran dana dari APBD Kaltim untuk pengembangan energi listrik. Kepentingan perusahaan listrik yang saat ini hanya dikuasai negara juga menjadikan krisis listrik sebagai sebuah komoditi bisnis. Padangan sederhana dalam melihat permasalahan krisis energi ini pula yang sebenarnya menunjukkan bahwa krisis listrik sepanjang tahun ini hanyalah sebuah ketidakmampuan perusahaan listrik untuk menjalankan bisnis listrik dengan baik.

Energi Terbaharukan Yang Terlupakan

Indonesia merupakan negeri yang kaya sumberdaya energi. Indonesia memiliki potensi energi angin yang memiliki kecepatan 3-5 m/detik, namun baru mampu menjadi energi 0,5 MW, potensi energi matahari dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/meter persegi, potensi tenaga air yang diperkirakan sekitar 75.000 MW yang tersebar di 1.315 lokasi, potensi energi panas bumi 19.658 MW yang tersebar di 70 lokasi, serta energi gelombang laut yang mampu menghasilkan energi 20-70 kW/m.

Hingga saat ini, pengembangan energi listrik hanya difokuskan pada penyediaan energi listrik skala besar, sehingga rekomendasi yang dikeluarkan adalah pembangunan pembangkit listrik skala besar. Padahal bila dilakukan upaya pengembangan pembangkit listrik skala kecil, di tingkat kecamatan misalnya, maka energi terbaharukan akan dapat termanfaatkan secara maksimal.

Kelebihan lain dari pemanfaatan energi terbaharukan adalah terbangunnya sebuah persatuan dan kesatuan rakyat dalam pengelolaan bersama wilayahnya, serta meningkatnya perekonomian rakyat, sehingga apa yang menjadi mandat pendirian negeri ini, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujudkan. Bilamana aparat pelayan publik tidak melakukan hal-hal tersebut, maka menunjukkan bahwa aparat pelayan publik tidak menjalankan mandat negara.

Nuklir Bukan Pilihan Tepat

Bila sebagian besar pengamat nuklir mengatakan bahwa PLTN merupakan solusi yang tepat bagi penyediaan energi listrik di masa datang, maka dapat dikatakan bahwa pengamat nuklir tersebut sedang menggunakan kacamata kuda. Pengamat nuklir yang cerdas adalah yang mampu melihat lebih lengkap berkaitan dengan dampak yang akan terjadi dengan pembangunan PLTN, baik dampak positif dan negatifnya.

Para praktisi energi nuklir juga terkadang melupakan kondisi geologis dan topografis sebuah kawasan dalam memberikan rekomendasi pembangunan PLTN. Terikatnya konsultan energi nuklir dengan pemberi dana, menjadikan rekomendasi yang diberikan sangat jauh dari obyektifitas. Sebuah hal yang tidak dapat diberikan permakluman, karena sangat menyangkut hajat hidup orang banyak.

Bila berkaca dengan Jepang, sebagai negara yang telah mengembangkan PLTN, maka kita akan menyaksikan kebingungan Jepang untuk membuang sampah radioaktifnya. Belum lagi kegelisahaan Jepang saat intensitas gempa semakin kerap terjadi. Melihat kondisi Kalimantan, dimana struktur geologi dan tanahnya yang sangat labil, menjadikan pembangunan PLTN menjadi sebuah ancaman baru bagi kehidupan rakyat Kalimantan.

Katakan TIDAK Pada PLTN!

Negeri ini bukan milik sekelompok kepentingan. Wilayah negeri ini berdaulat atas kepentingan bersama rakyat. Kekuasaan dan kedaulatan kekayaan alam negeri adalah milik rakyat, bukan milik pemerintah ataupun kelompok pemodal. Sudah saatnya rakyat negeri ini mengambil kembali kedaulatan yang telah dirampas oleh Pemerintah. Pemerintah harusnya berposisi sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai penindas rakyat.

Rakyat harus menjadi lebih kritis terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemerintah, apalagi menyangkut hajat hidup rakyat. Rakyat harus lebih berani untuk menyuarakan kebenaran, dengan melihat kepentingan jangka panjang kehidupan anak negeri ini. Sudah cukup pengebirian kedaulatan rakyat yang telah dilakukan rezim hingga hari ini.

Berkaitan dengan rencana pembangunan PLTN di tanah Kalimantan, maka sudah saatnya rakyat secara bersama mengatakan TIDAK pada PLTN. Berpikirlah bagi generasi mendatang tanah Kalimantan yang akan semakin tidak damai hidupnya, karena selalu khawatir dengan ancaman bencana di sekitarnya. Bencana ekologi saat ini telah mengancam kehidupan, ditambah dengan bencana nuklir, akan menjadikan kedamaian hilang dari tanah Kalimantan. Katakan TIDAK pada PLTN!

Artikel ini dapat dikutip ataupun diperbanyak dengan tetap menyebutkan sumbernya :

-- timpakul.web.id - @timpakul