#timpakul

suatu waktu, walau tak diundang, mencoba hadir pada sebuah konsultasi publik hasil kajian nilai konservasi tinggi sebuah kawasan perkebunan kelapa sawit. kabarnya, perusahaan sudah memperoleh hak guna usaha. waktu yang tak begitu panjang, hanya dari pukul 9 pagi hingga 1 siang, diharapkan oleh penyelenggara sebagai ruang memperoleh masukan terhadap hasil kajiannya. dan hasilnya bisa ditebak. forum tersebut tak lebih dari forum pamer kehalian.

dimulai dengan penjelasan tentang meja bundar kelapa sawit berkelanjutan, ditambah dengan penjelasan tentang apa dan bagaimana nilai konservasi tinggi, lalu dilanjut dengan sebuah presentasi hasil. menariknya, dari hasil kajian, ketika ditemukan NKT1+NKT2+NKT3+NKT4 hasilnya adalah =sum(NKT1..NKT4)x80%. ada bagian yang tiba-tiba hilang dalam hasil keseluruhan kajian. sementara NKT5 dan NKT6 dikatakan tidak ditemukan.

hilangnya kawasan yang tidak begitu luas, namun menjadi penting memperoleh penjelasan, dijawab dengan sangat emosi oleh konsultan “saya ini sudah 30 tahun bekerja untuk isu konservasi, dan ini menjadi tanggung jawab saya. internasional mengakui keahlian saya dalam hal ini dan hak saya untuk merubah hasilnya“. sebuah arogansi tergambar jelas. dengan sederhana, tak logis hasil kajian kawasan bernilai konservasi tinggi tersebut. terlalu subyektif dan terlalu berpihak pada kepentingan perusahaan. tak ada penjelasan tentang perubahan hasil hingga hal terakhir.

pun ketika tidak munculnya NKT5 dan NKT6, maka menjadi sebuah tanda tanya. ungkapan yang diurai hanyalah “kalau masyarakat memanfaatkan kawasan dengan aktivitas yang merusak, maka itu tak bisa dimasukan dalam NKT“. bisa jadi benar, tapi juga bisa jadi meragukan. karena faktanya masyarakat memiliki keahlian untuk memanen kayu dan dari sanalah sumber perekonomian kampung. bila kemudian perekonomian kampung dipotong oleh kepentingan pemodal dengan skala luasan yang tidak kecil, lalu dimanakah konstitusi negeri ini berada?

dan ketika masyarakat bertanya, “kayaknya pertanyaannya sudah diatur nih… kok hanya soal orangutan, bukan hal lain” ujar seorang kawan mengomentari pertanyaan yang diberikan. sebuah metode konsultasi publik yang sangat menarik, dimana partisipannya adalah bukan para pihak yang berkaitan langsung, karena pemerintah kabupaten tidak diundang dalam acara tersebut, juga perwakilan masyarakat adalah mereka yang tak berdasar latar pilihannya.

namun, inilah dinamika terhadap sebuah proses pengebirian hak konstitusi warga. ketika hak-hak warga dipangkas dengan nama konsultasi publik terbatas. mengapa tidak melakukan konsultasi publik di kampung? atau setidaknya di tingkat kabupaten? atau inikah yang memang diinginkan, hingga tak cukup banyak yang memahami situasi lapangan. konsultasi publik kali ini, memang menjadi arena untuk memamerkan kehalian.

pada konsultasi publik itu !

Artikel ini dapat dikutip ataupun diperbanyak dengan tetap menyebutkan sumbernya :

-- timpakul.web.id - @timpakul