#timpakul

Mal. Sebuah tempat yang saat ini telah menjadi sebuah sentra baru bagi pertukaran barang di lingkungan perkotaan. Tersedianya keperluan sehari-hari masyarakat dalam sebuah lingkungan yang sangat menawarkan kesejukan dan jauh dari kotornya lumpur. Nilai barang pun telah pula diletakkan pada suatu angka, sehingga tak lagi diperlukan tawar-menawar yang berkepanjangan.

Bukan sebuah kesalahan memang, ketika sebuah kota mulai menghadirkan mal ataupun plaza atau sering disebut sebagai pusat perbelanjaan. Dari sisi konsumen terdapat nilai kemudahan dan pula kenyamanan bertransaksi, selain juga menjadi wadah mengurangi ketegangan aktivitas keseharian. Dari sisi distributor, mal telah menjadikan sebuah etalase yang memberikan nilai transaksi yang lebih dibandingkan dengan sebuah wilayah tersendiri ataupun dalam wilayah yang sangat dekat dengan butiran tanah.

Pusat perbelanjaan telah pula menjadi sebuah indikator kemajuan perkotaan. Terkadang untuk menilai tingkat kemajuan sebuah kota di Kalimantan Timur, tak lepas dari pertanyaan apakah sudah ada jalan beraspal, apakah sudah ada traffic-light, apakah sudah ada hotel, dan kemudian muncul pertanyaan apakah telah ada mal ataupun plaza. Masih bisa diperbantahkan, namun inilah pertanyaan yang kerap muncul di keseharian.

Samarinda, sebagai sebuah kota jasa, tak pelak lagi juga telah beranjak Mengejar ketertinggalannya dari kota minyak Balikpapan, Samarinda, sebagai ibukota propinsi yang katanya kaya, mulai menggelar berbagai pusat perbelanjaan dengan nama mal, plaza ataupun square. Tak aneh, karena peredaran uang di kota Samarinda sudah sedemikian tingginya dan akan sayang dilewatkan oleh para pemodal untuk mulai berinvestasi sambil memuaskan ‘nafsu konsumerisme’ masyarakat yang baru mengenal peradaban baru.

Kawasan pusat perbelanjaan di Samarinda di akhir pekan tak pelak menjadi pusat berkumpulnya berbagai kalangan masyarakat dari berbagai wilayah di sekitarnya. Segala penjuru kota tumplek di titik-titik pusat perbelanjaan tersebut, dan mulailah sebuah masalah muncul. Kemacetan. Aliran kendaraan yang sangat berlimpah telah menjadikan kawasan pusat perbelanjaan menjadi sebuah wilayah kemacetan yang biasa bagi masyarakat. Kenyamaan berkendaraan harus dihilangkan sesaat demi pemuasan konsumen pusat perbelanjaan.

Berkaitan dengan kemacetan, tak kurang dari empat kali, sebuah kawasan pusat perbelanjaan diubah-ubah arah aliran kendaraannya. Demi sebuah pusat perbelanjaan. Belum lagi di pusat perbelanjaan lainnya, yang juga mengalami kesulitan tempat parkir, sehingga harus menempatkan lokasi parkir yang sangat berjauhan dari lokasi pusat perbelanjaan. Sementara di sisi lain, pusat perbelanjaan di tengah kota telah pula memaksa batas tengah jalan beberapa kali mengalami perubahan. Satu masalah tersendiri ketika pusat perbelanjaan diutamakan dibandingkan dengan kepentingan lebih banyak masyarakat kota.

Hal lain yang sangat jarang sekali terungkap adalah ketidaktepatan lokasi pusat perbelanjaan yang menimbulkan permasalahan lain. Satu pusat perbelanjaan di kota ini diletakkan di atas tanah rawa dan setelah membangun pun tak mengijinkan adanya saluran air ke sungai di kawasannya. Kemudian terjadilah genangan sesaat di kala hujan datang. Kawasan rumah di sekitarnya akhirnya harus bersabar menerima limpahan genangan air, walaupun telah pula dibangunkan sebuah kolam pengendali banjir, yang hingga saat ini sangat tidak jelas manfaatnya.

Di pusat perbelanjaan lainnya, diletakkan sangat berdekatan dengan wilayah sekolah, yang notabene berdampak terhadap proses belajar mengajar yang ada di dalamnya. Yang hadir hanyalah permakluman bagi sekolah dan dibiarkannya pusat perbelanjaan menjulang tinggi dengan kebisingan yang ditimbulkannya dinikmati oleh siswa yang tengah berjuang untuk menjadi generasi berikut di negeri ini.

Yang sedikit mengejutkan, setelah tetap adanya stasiun pengisian bahan bakar di sempadan sungai, saat ini tengah dibangun sebuah pusat perbelanjaan baru di sempadan sungai Mahakam. Sementara sejak awal 90-an, sebagian besar masyarakat di tepian Mahakam sangat dipaksa untuk meninggalkan kawasan tersebut, dan hari ini kembali pusat perbelanjaan dibiarkan untuk berada di tepian Mahakam. Masih ada permakluman bagi sebuah kepentingan pemodal.

Sementara itu, keberadaan pasar tradisional semakin keras berjuang untuk bertahan di tengah himpitan pusat perbelanjaan yang semakin menggejala di kota ini. Tak pernah terpikirkan untuk meningkatkan kualitas pasar tradisional agar para konsumen tak lagi bermandikan lumpur saat bertransaksi. Selalu diabaikan nilai-nilai keindahan dipasar tradisional, dengan dalih tak ada lagi dana yang tersedia untuk membangun keindahannya beserta nilai-nilai yang ada di dalamnya.

Hingga hari ini, di sebuah pasar tradisional telah selalu terjadi sebuah hubungan antar masyarakat yang lebih baik, dikarenakan intensitas komunikasi sangat lebih dibandingkan dengan sebuah pusat perbelanjaan. Seni bertransaksi pun hanya akan ditemukan di lingkungan pasar tradisional, yang sangat jarang ditemukan di sebuah pusat perbelanjaan. Demikian pula dengan pengetahuan ekonomi praktis yang dimiliki penikmat pasar tradisional, telah pula meruntuhkan berbagai teori ekonomi yang ada di menara gading akademis. Budaya, hubungan sosial, pengetahuan, hanya tersedia di pasar tradisional, sulit ditemukan di pusat perbelanjaan.

Kota Samarinda, yang sedang berada di masa peralihan dari sebuah kota tradisional menuju kota modern, harusnya telah menentukan pilihan terhadap ruang ekonomi publik. Pengedepanan pada pemain ekonomi bermodal besar, tentunya akan berdampak pada semakin tingginya tingkat kesenjangan ekonomi antar masyarakatnya, yang menyebabkan semakin mudahnya terjadi gesekan sosial. Pilihan kota Samarinda untuk terus memacu kepentingan-kepentingan ‘nafsu konsumerisme’ hanya akan menjadikan Samarinda akan menuju sebuah kota tanpa nilai kemanusiaan dan nilai keadilan sosial. Sangat nista bagi pemimpin kota yang tetap mengedepankan kepentingan segelintir kelompok dengan melakukan penindasan terhadap kelompok berkehidupan menengah ke bawah.

Bukan saatnya lagi untuk berpikir positif terhadap pembangunan pusat perbelanjaan, karena itu tak diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Belum termasuk terhadap permasalahan lingkungan hidup yang akan dihasilkan dari sebuah pusat perbelanjaan, apalagi bila diletakkan pada kawasan yang harusnya menjadi kawasan dilindungi. Samarinda, sudah saatnya memilih untuk menjadikannya sebagai sebuah kota tradisional dengan budaya lokal yang berlimpahkan pengetahuan lokal dengan tingginya geliat ekonomi masyarakat kota secara berkeadilan. Samarinda, bukan hanya untuk segelintir penguasa dan pemodal.

[051110]

Artikel ini dapat dikutip ataupun diperbanyak dengan tetap menyebutkan sumbernya :

-- timpakul.web.id - @timpakul