REDD-Plus dan Pijat-Plus

Dari California hingga Oslo

Waktu sudah mendekati pukul 18.00 wita. Pada sebuah gedung tempat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) berkantor di tepi sungai Mahakam Saat itu Gubernur Kaltim tengah memimpin rapat di lantai dua kantornya tersebut untuk mempersiapkan acara Kaltim Summit. Hampir seluruh Kepala Badan/Dinas hadir di ruangan tersebut. Keesokan hari, Kamis tanggal 7 Januari 2010, Deklarasi Kaltim Hijau dilakukan. “Besok kita akan mendeklarasikan Kaltim Green, tolong DKD Kaltim untuk membuatkan konsepnya” ujar Gubernur Kaltim, menjelang acara ditutup.

Provinsi Kaltim kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Provinsi Hijau, atau lebih dikenal dengan Kaltim Green.1 Pada berbagai kesempatan di kemudian hari, terutama yang terkait dengan isu lingkungan hidup, selalu ada waktu untuk mengucapkan yel-yel Kaltim Green. “Kaltim… Green…. Kaltim Green… Yes…. One Man Five Trees… Yes.. Yes… Yes… Yes.. Yes…”. Kegiatan selanjutnya dapat ditebak. Penanaman pohon, bersepeda di hari Jumat, hingga melakukan perjanjian dengan sebuah perusahaan Cina untuk membangun pabrik perakitan sepeda listrik.

Kenapa Gubernur memilih menanam pohon sebagai jawaban dari masalah perubahan iklim itu?” ungkap Parawansa, aktivis Lembaga Justice Equality and Freedom Kalimantan Timur (JEFF Kaltim), sebuah organisasi non pemerintah di Kota Samarinda, dalam sebuah diskusi tentang perubahan iklim di Kota Samarinda. Sementara Retno Haris, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, mengungkapkan, “Bicara tentang Kaltim Hijau, bahwa problemnya bukan pada ketidaktahuan, tapi mau atau tidak melakukan perubahan.

Semenjak kepulangan Gubernur Kaltim dari pertemuan para gubernur beberapa negara pemilik hutan tropika bertajuk Hutan dan Perubahan Iklim di California, Amerika Serikat, pada September 2009, dan dari Pertemuan Konferensi Iklim dan Kehutanan di Oslo, Norwegia pada Mei 20103, orang nomor satu di Kaltim semakin kerap melaksanakan kegiatan terkait dengan perubahan iklim. Salah satu hasil pertemuan Oslo adalah Pemerintah Indonesia akan memperoleh tidak kurang dari satu miliar dolar dari Norwegia, dengan sistem pembayaran dibelakang, bila menerapkan upaya pengurangan emisi. Beragam inisiatif dibuat, termasuk untuk menata-ulang kelembagaan Kelompok Kerja REDD Kalimantan Timur (Pokja REDD Kaltim) dan penyusunan Rencana Aksi Kaltim dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Bahkan Gubernur Kaltim juga berkeinginan agar dibentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim dan sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kalimantan Timur Hijau. Ironisnya kebijakan-kebijakan yang terus menggerus kawasan hutan belum pernah dievaluasi, bahkan untuk mendeklarasikan moratorium pertambangan pun Gubernur Kaltim masih tak memiliki nyali, meskipun angka penduduk yang hidup di garis kemiskinan terus meningkat sebesar 25,7% antara kurun 2006 dan 2007, serta dan kejadian bencana ekologis semakin kerap menyambangi warga Kaltim.3

Pelenyapan Hutan, Lanjutkan !

Lanjutkan! Sebuah slogan yang sangat terkenal saat masa-masa kampanye pemilihan presiden hingga bupati. Di Kaltim proses-proses pelenyapan hutan terus dilanjutkan. Gubernur Kaltim mungkin belum tahu kalau ijin lokasi perkebunan yang telah dikeluarkan Pemprov Kaltim telah mencapai luas 3,15 juta hektar, pemanfaatan hutan alam yang telah diberikan seluas 7,1 juta hektar, ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang telah diberikan seluas 1,09 juta hektar, serta lahan yang telah diberikan kepada perusahaan pertambangan batubara mencapai 4,4 juta hektar4. Artinya hampir 80,7 % daratan Kaltim telah dikuasai oleh industri penghabisan hutan yang terus berlanjut hingga saat ini.

Pun bisa jadi Gubernur Kaltim belum menyadari bahwa laju pelenyapan hutan berkisar pada angka 350 ribu hektar hektar setiap tahunnya menyisakan 10,9 juta hektar lahan yang tidak kritis. Bolehjadi Gubernur Kaltim belum menerima informasi bahwa inisiatif rehabilitasi, penghijauan dan reboisasi hanya dilakukan pada areal 2,4% dari luasan lahan kritis sepanjang lebih dari delapan tahun terakhir. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin pengurangan penghilangan hutan akan terjadi?

Kebijakan Gubernur Kaltim untuk meneruskan rencana pembangunan Jembatan Pulau Balang di Teluk Balikpapan dan jalan penghubungnya yang menghubungkan antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan salah satu potret penghilangan kawasan hutan (dan mangrove) tersebut terus dilanjutkan. “Sudah tiga ratus miliar dikeluarkan, dan itu harus dilanjutkan“, ujar Gubernur Kaltim dalam sebuah media cetak. 3,4 triliun rupiah, yang berarti hampir sepertiga dari jumlah dana yang dijanjikan oleh Pemerintah Norwegia untuk REDD-Plus, yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh deretan proyek tersebut. Selalu dikabarkan sudah ada AMDAL dan studi kelayakan. Dan ada gagasan, yang mungkin tak waras, membuat pagar di sepanjang batas wilayah Hutan Lindung Sungai Wain, agar tak ada perambahan di kawasan hutan lindung. Padahal dengan meneruskan pembangunan jembatan pulau Balang, bukan semata menghancurkan ekosistem hutan dataran rendah dan hutan mangrove, yang sudah pasti akan menjadi coreng atas upaya penurunan emisi. Namun juga dengan adanya jembatan Pulau Balang dan jalan penghubung tersebut, akan meningkatkan akumulasi emisi kendaraan bermotor yang melintasinya menjadi tiga kali lipat lebih banyak, dibandingkan jalur transportasi saat ini, yang menggunakan jalur penyeberangan Ferry. Bahkan di awal tahun 2010, Gubernur Kaltim kembali melanjutkan rencana penghilangan kawasan hutan di sepanjang Balikpapan hingga Samarinda, dengan membangun jalan bebas hambatan (freeway), yang akan memotong kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Atau bisa saja, Gubernur Kaltim hanya sekedar berjalan-jalan dan bertamasya di Oslo, tanpa pernah memahami konsekuensi dari komitmen yang dibuat di sana. REDD-Plus bukan semata soal menambah jumlah pepohonan, tapi juga menjaga kawasan hutan dan menurunkan emisi gas rumah kaca, yang diduga banyak kalangan sulit dipenuhi bila kebijakan penghilangan hutan diteruskan. Pada akhirnya, mimpi untuk meraih satu miliar dolar dari Pemerintah Norwegia itu akan pupus.

Berjalan Tanpa Akal; Informasi yang a-symestris, mencerminkan pola hubungan kekuasaan yang a-symetris pula

Inisiatif yang berjalan terkait dengan isu perubahan iklim ternyata masih memiliki senjang pengetahuan yang besar di berbagai tingkatan. “Bapak itu biarpun berulang kali mengikuti pertemuan perubahan iklim dan REDD, sampai sekarang masih belum mengerti juga dengan isu perubahan iklim dan REDD,” keluh kawan saya, seorang pegawai negeri sipil, mengomentari pimpinan instansinya. Padahal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan ujung tombak pemerintah dalam mengimplementasikan program penurunan emisi melalui REDD.

Dominasi Lembaga (kerjasama) Internasional, sangat kental dalam mempengaruhi pengetahuan dan pilihan yang diambil oleh pemerintah provinsi dalam hal perubahan iklim dan REDD. Sementara, kelompok akademisi baru mulai melangkah, dengan dibentuknya Pusat Penelitian Perubahan Iklim di Universitas Mulawarman pada tahun 2009 . Pada kelompok organisasi non-pemerintah pun, masih belum terlalu banyak aktivis yang mengetahui perkembangan isu perubahan iklim di tingkat lokal, nasional dan internasional. Apalagi di tingkat staff pemerintah ataupun kelompok masyarakat.

Hingga kemudian arah dan langkah Pemerintah Provinsi Kaltim sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan langkah yang dipersiapkan oleh lembaga (kerjasama) internasional. Padahal pada setiap pertemuan terkait isu perubahan iklim dan REDD kerap diungkap oleh beberapa staff pemerintah tentang kegagalan Kabupaten Malinau dalam melakukan perdagangan karbon.5 Sebuah proses pembelajaran yang berawal dari ketidaktahuan tentang bagaimana berjalannya sebuah bisnis perdagangan karbon.

Tingkat pengetahuan yang minim, diikuti dengan minimnya pengetahuan alternatif tentang REDD yang hadir di ibukota Provinsi Kaltim, semakin diperparah dengan ditinggalkan prinsip-prinsip partisipasi yang baik, apalagi untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas, kepada kelompok-kelompok komunitas adat/lokal di tingkat kampung, yang merasakan dampak langsung perubahan iklim dan pertarungan penurunan emisi di tingkat internasional.

Demikian sebaliknya, pengetahuan-pengetahuan dan sistem kelola kawasan oleh komunitas lokal, tidak pernah diketahui oleh pejabat-pejabat pemerintah. Juga ketika berakhirnya limpahan aliran dana bagi kelompok lembaga swadaya masyarakat, proses-proses promosi pengetahuan dan kapasitas mengelola kawasan, yang penuh kearifan dan hasil pembelajaran yang sangat panjang, tak pernah lagi digaungkan.

Kampung-kampung di Mahakam Tengah, seperti kalangan masyarakat Tunjung dan Benuaq, memiliki tradisi Simpukng atau Munaant serta memelihara tegakan pada bukit-bukit di sekitar pemukimannya. Demikian pula Desa Setulang di Kabupaten Malinau yang memiliki tradisi hutan lindung tradisional (tana’ ulen). Juga masih dimilikinya sistem pengelolaan lahan perkebunan tradisional yang umumnya berupa bentuk pemanfaatan lahan atau hutan yang diperuntukkan untuk penanaman (budidaya) tanaman tradisional terutama aneka jenis buah-buahan lokal (atau tanaman berkayu lainnya) di luar lahan pertanian tanaman pangan untuk tujuan tertentu.

Praktek pengelolaan tidak saja menyangkut tanaman tradisional yang sengaja ditanaman, melainkan pula tanaman lain yang dianggap bermanfaat yang tidak sengaja ditanaman tetapi kemudian dipelihara dan dijaga. Misalnya perondongan pada masyarakat Kutai; simpukng atau sipukng dan eweh pada masyarakat Benuaq; munaan pada masyarakat Tunjung; pula, pulung bua dan lida bua (pada masyarakat Kenyah), lepu un uma dan pukung pada masyarakat Bahau, stan gu pada masyarakat Gaai, hetan ngua pada masyarakat Modang bua atuo dan bua yaki pada masyarakat Agabaq, lintia bua pada masyarakat Merap.6

Praktek-praktek tradisional tersebut masih sangat jauh dari perlindungan, apalagi memperoleh tempat di Pemerintah, sebagai jawaban terhadap isu perubahan iklim di tingkat global. Sangat dibutuhkan penguatan kapasitas komunitas adat/lokal melalui proses belajar bersama dan pendampingan, agar Pemerintah memberikan posisi yang kuat bagi komunitas adat/lokal dalam menghadapi inisiatif-inisiatif yang masuk ke lingkungan masyarakat.

Kaltim Butuh Pijat Plus, bukan REDD Plus

hentikan mengkonversiPengelolaan hutan berkelanjutan, sebenarnya bukan barang yang baru. Apakah sudah selesai? Belum, karena tidak pernah serius” pendapat Prof Soeyitno Soedirman, dalam diskusi Debat REDD di Kota Samarinda. Masih ada tumpang tindih perijinan dan tata ruang yang belum selesai yang menjadikan pengelolaan hutan berkelanjutan tak pernah akan terjadi, lanjut beliau. Pijat plus untuk memberikan rangsangan pada titik-titik reflektif kepada pemerintah (baik pemerintah pusat dan daerah), sepertinya sangat dibutuhkan untuk menyegarkan ingatan masa lalu para pemimpin daerah. Bahwa terlalu banyak kelupaan yang disengaja, yang telah mengakibatkan hancurnya ekologi, serta sosial, budaya dan ekonomi warga Kaltim.

Pengharapan yang berlebihan akan datangnya keping dolar yang membayar emisi yang “dicuci” dari pepohonan di Kaltim pun sepertinya telah menjadikan banyak yang lupa ingatan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim mencapai 315,22 trilyun rupiah di tahun 2008, dimana 20% ditopang oleh pertambangan umum dan 46% oleh minyak bumi dan gas alam.7 Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten-Kota se Kaltim yang mencapai 18 triliun rupiah pun selalu tak mampu dihabiskan dalam setiap tahunnya, apalagi dikelola secara efektif.

Artinya, sebenarnya Kaltim lebih membutuhkan pembaharuan dalam melakukan proses-proses pembangunan, yang bisa jadi lebih rendah karbon dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi dunia. Kaltim sangat penting untuk mencabut perijinan perkebunan besar kelapa sawit yang telah melampaui jargonnya “Sejuta Hektar Kelapa Sawit”. Juga Kaltim harus mencabut perijinan tambang batubara yang mengkontribusi 120 juta ton bahan baku emisi setiap tahunnya, serta membatasi eksploitasi minyak bumi dan gas alam, yang selama ini menopang energi dunia, yang diterbitkan ijinnya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.8

Warga Kaltim membutuhkan perlindungan untuk keselamatan hidupnya dari ancaman bencana ekologis akibat terus berlangsungnya proses penghilangan hutan dan pola-pola wanatani aslinya, yang hanya dimungkinkan bila Pemprov Kaltim berani mengambil langkah tegas untuk keluar dari penyediaan energi besar-besaran dari pertambangan dan perkebunan kelapa sawit skala besar.. Dan Kaltim akan jauh lebih tersejahterakan dengan mulai menerapkan sistem kelola kekayaan alam yang mengikuti sistem kelola kolektif oleh komunitas warga.

Pada akhirnya, dapat menciptakan kesejahteraan dan keselamatan warga nya serta hidup lebih mandiri, sehingga tidak tergantung pada skema-skema yang ditawarkan oleh negara utara baik dalam bentuk Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/CDM), REDD, REDD-plus, hingga REDD-plus-plus-plus-plus-plus sekalipun, maupun usaha pertanian dan tambang skala besar dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Kita sadari bersama bahwa tidak ada pemberian gratis dari negara emitter maupun usaha tambang dan perkebunan skala besar, semuanya diperhitungkan dalam bentuk imbal beli emisi (carbon offset) maupun politik pencitraan guna dapat meneruskan emisinya di era kesadaran lingkungan dan kesadaran akan hak asasi manusia. ###


Catatan Kaki:
1) Kutipan Naskah Deklarasi Kaltim Hijau: ”Kami, Pemerintah Kalimantan Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Masyarakat, Perguruan Tinggi, kalangan Swasta di Kalimantan Timur, menyadari bahwa kondisi ekosistem Kalimantan Timur telah mengalami dan menuju ke arah kerusakan, sehingga diperlukan upaya-upaya konkret untuk mencapai kondisi Kalimantan Timur yang memiliki perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan serta program-program pembangunan yang memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat Kalimantan Timur, serta memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.”

2) Pertemuan di Oslo, Norwegia, telah menghasilkan kesepakatan untuk memulai implementasi REDD+ (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi). Di luar itu, Indonesia akan memperoleh tidak kurang dari satu miliar US$ dari Norwegia, dengan sistem pembayaran dibelakang, bila menerapkan upaya pengurangan emisi. Gubernur Kaltim, bersama dengan beberapa Gubernur lain, juga ikut dalam rombongan RI dalam konferensi tersebut.

3) Angka penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan hingga Maret 2007 berjumlah 324,8 ribu jiwa, ini meningkat 25,7% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 299,1 ribu jiwa. Dulunya banjir besar yang terjadi di berbagai wilayah Kaltim berlangsung antara 3-5 tahun sekali, saat ini dalam enam bulan di tahun 2008-2009 terjadi 4 kali banjir besar. (selengkapnya dapat dibaca dalam “Mautnya Batubara: Pengerukan Batubara dan Generasi Suram Kalimantan”, terbitan Jaringan Advokasi Tambang/JATAM, 2010)

4) Data tahun 2007 dari Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur

5) Kabupaten Malinau dan Global Eco Rescue Ltd telah menginisiasi kerjasama proyek perdagangan karbon di areal seluas 325.041,6 hektar, yaitu di 3 hutan lindung di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur, yaitu Pasilan Tabah Hilir Sungai Sembakung, Long Ketrok dan Gunung Laung – Gunung Belayan. Pemkab Malinau akan memasukkan kawasan hutan lindung ke pasar karbon sukarela (voluntary carbon market). Di media, Bupati Malinau, Marthin Billa, menyatakan bahwa melalui perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 8 November 2007 tersebut daerahnya mendapatkan dana penjagaan hutan sebanyak 325.000 Euro atau setara Rp 4,5 miliar per tahun (kurang lebih setara dengan US$ 1 per hektar setiap tahun). Pada tahun 2009, Bupati Malinau membatalkan perjanjian, karena tidak pernah ada kepastian terkait kompensasi yang dijanjikan.

6) Sardjono, M.A., dkk, 2007, Analisis Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Skala Lanskap di Provinsi Kalimantan Timur (Desktop Study), BEBSiC, BIOMA dan CSF Unmul

7) Delapan kabupaten/kota di Kaltim, PDRB-nya ditopang oleh sektor pertambangan, misalnya PDRB Kabupaten Kutai Barat 2008 di sektor pertambangan dan penggalian sebesar 52,61 persen dari nilai PDRB kabupaten

8 ) Hingga akhir tahun 2009, terdapat 33 ijin PKP2B dan 1.279 ijin Kuasa Pertambangan



Artikel ini dapat dikutip ataupun diperbanyak dengan tetap menyebutkan sumbernya :


Ade Fadli. 2010. REDD-Plus dan Pijat-Plus. http://timpakul.web.id/redd-plus-dan-pijat-plus.html (dikutip tanggal 29 July 2014)



-- timpakul.web.id - @timpakul



One thought on “REDD-Plus dan Pijat-Plus

  1. Pingback: REDD-Plus dan Pijat-Plus | IHRBA | Indonesian Human Rights Blog Award

Beri komentar