“Itu ecofasis donk, kok satwanya yang diutamakan” ungkap seorang kawan. Bisa jadi ia benar. Hanya mengutamakan satwa bisa jadi menyingkirkan kehidupan warga. Apalagi perundang-undangan negeri ini juga menempatkan warga sebagai gangguan bagi keberlanjutan kawasan konservasi.
Cukup banyaj kajian dan penelitian yang menyatakan bagaimana alam, satwa-puspa dan warga berinteraksi. Ketiganya berada dalam ruang harmoni, hungga kemudian ada campurtangan kepentingan berbajukan kekuasaan. Warga lebih dahulu disingkirkan. Satwa-puspa kemudian. Dan pada gilirannya hanya akan jadi komoditas perdagangan.
Lihatlah statistik konservasi satwa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Tak ada angka lain, selain angka pedagangan dan ekspor-impor satwa-puspa dilindungi. Tak pernah ditemukan indeks kesejahteraan satwa di areal eksitu. Apalag indeks kesejahteran satwa di alam.
Warga lokal, telah membangun peradabannya dalam rentang ratusan tahun. Hingga membentu tata ruang lokal, yang juga membangun etika perlindungan alam. Sopan/sopon atau genangan air mineral (asin), yang menjadi sumber utama kesejahteraan satwa, dilindungi dengan hukum mereka. Ada masa musim berburu, agar generasi satwa tak punah. Ada pembudidayaan bagu satwa konsumsi. Hanya saja, belum cukup kebijakan negeri ini melindunginya.
Satwa harus memperoleh kebebasannya. Bukan harus berada dalam kerangkeng kebun binatang, taman safari ataupun pusat rehabilitasi. Satwa akan membangun sendiri adaptasinya, terhadap perubahan yang dilakukan alam dan manusia. Satwa hanya membutuhkan rumah kehidupan, yang selalu dihancurkan oleh industri ekstraktif. Satwa, kebebasan dan kehidupan baginya, kebebasan dan kehidupan bagi warga negeri ini !
Artikel ini dapat dikutip ataupun diperbanyak dengan tetap menyebutkan sumbernya :
Ade Fadli. 2011. Satwa dan Kebebasannya. http://timpakul.web.id/satwa-dan-kebebasannya.html (dikutip tanggal 19 May 2012)
-- timpakul.web.id - @timpakul