timpakul mahalabiu

Pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar di Kalimantan Timur telah menjadi sebuah perbincangan publik. Berbagai pro-kontra terlontar menyikapi rencana pembangunan satu juta hektar perkebunan kelapa sawit di sepanjang perbatasan Kaltim. Kabupaten Nunukan menjadi salah satu wilayah yang rencananya akan dibangun perkebunan kelapa sawit skala besar.

Mimpi-mimpi kesejahteraan pun dilemparkan oleh para pimpinan daerah kepada masyarakatnya. Apalagi menjelang pergantian kepala daerah, isu pembangunan kebun sawit telah menjadi salah satu janji manis yang terlontar. Kebun kelapa sawit akan dibangun dan diberikan kepada masyarakat.

Lalu, apakah benar sawit bisa memberikan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat? Apakah perkebunan sawit skala besar akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal? Dan apakah pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan keinginan masyarakat ataukah hanya menjadi kepentingan pemerintah dan pengusaha?

Mitos Kesejahteraan Kebun Sawit

Selalu diungkapkan disaat pemerintah mempromosikan pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah peningkatan ekonomi yang akan diperoleh dari perkebunan kelapa sawit. Dalam beberapa kajian, terungkap bahwa perkebunan kelapa sawit tidak memberikan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat, dan hanya memberikan kucuran rupiah bagi pengusaha. Prof. Maman Sutisna, guru besar silvikultur, menyampaikan bahwa dengan mengalihkan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tidak memberikan nilai tambah apapun, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi ekologi. Lebih lanjut disampaikan, bahwa masih terdapat komoditi pertanian lainnya yang bisa memberikan nilai ekonomi yang lebih baik, semisal budidaya kemiri maupun jambu mete.

Sementara sebuah kajian dari Laila Nagib, peneliti LIPI, menyampaikan bahwa kesejahteraan petani kelapa sawit dipengaruhi oleh luas lahan, hasil produksi dan harga kelapa sawit. Keterbatasan lahan yang dimiliki, pengelolaan kebun yang tidak optimal, dan penentuan harga sepihak yang tidak menguntungkan petani, merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kesejahteraan petani. Akibatnya petani tetap hidup miskin, terjerat hutang atau terjebak dalam permainan pemodal.

Di lain propinsi misalnya, digambarkan oleh Nordin, peneliti perkebunan besar di Kalteng, bahwa dengan mengalihkan kebun-kebun tradisional komunitas masyarakat menjadi perkebunan kelapa sawit, telah menghilangkan penghasilan Rp. 500 ribu ? Rp. 700 ribu setiap bulannya.

Pembangunan kebun plasma sawit kepada masyarakat ternyata juga diikuti dengan skema kredit dengan bunga komersil dan jangka panjang. Hal ini ternyata telah menambah beban ekonomi baru bagi masyarakat. Pupuk, bibit, pestisida, tidaklah diberikan gratis kepada masyarakat, namun menjadi sebuah paket kredit yang harus dibayarkan disaat panen. Sehingga dalam perhitungan ekonomi kebun plasma, komponen tenaga kerja menjadi dihilangkan untuk menunjukkan nilai keuntungan yang besar bagi petani plasma, yang sejatinya sangat merugikan bagi petani.

Bencana Ekologis Perkebunan Besar Kelapa Sawit

Sementara, dari berbagai daerah yang telah melakukan pembukaan perkebunan besar kelapa sawit, semisal Kabupaten Pasir, saat ini telah mengalami bencana lingkungan, baik banjir maupun kekeringan, dikarenakan terganggunya fungsi aliran air (hidrologis) lahan karena tanah tak lagi mampu menyerap air dan menyimpannya.

Bencana ekologis ini diperparah karena pemberian perijinan perkebunan besar kelapa sawit mengabaikan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 376/Kpts-II/1998 tentang Kriteria Penyediaan Areal Hutan Untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit, dimana kesesuaian lahan yang cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit memiliki kriteria: (1) kelerengan max 25%; (2) ketinggian 0-300 m dari permukaan laut; (3) curah hujan 1750-4000 mm/tahun dengan rata-rata bulan kering per tahun 0-3 bulan; (4) kedalaman efektif tanah: untuk tanah mineral > 100 cm, untuk ketebalan tanah gambut, dan; (5) temperatur rata-rata per tahun 24? – 29?C. Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi perkebunan budidaya kelapa sawit harus memenuhi kriteria (1) berdasarkan Rencana Tata Ruang Propinsi berada pada kawasan budidaya non kehutanan; (2) tidak dibebani hak; (3) pulau kecil yang luasnya kurang dari 10 km2 tidak termasuk yang dapat dilepaskan; (4) diprioritaskan pada lahan kosong atau terbuka berdasarkan citra landsat yang terbaru, dan; (5) minimal luas areal 10.000 hektar.

Dari sisi ekonomi lingkungan, Greenomics menyampaikan bahwa akibat pembukaan perkebunan besar kelapa sawit , Kaltim akan kehilangan tidak kurang 210 triliun rupiah serta mengalami kerugian ekologi (fungsi pengaturan gangguan ekosistem, tata air, penyedia air, pengendali banjir, siklus unsur hara, dan pengendalian limbah) sebesar 14,7 triliun rupiah setiap tahunnya. Nilai yang tidak sebanding dengan nilai yang akan diperoleh oleh negara dan rakyat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar saat ini.

Dari pengalaman masa lalu juga terungkap bahwa semakin meluasnya lahan kritis di Kaltim salah satunya diakibatkan oleh pembukaan areal hutan dengan perijinan kelapa sawit yang akhirnya tidak dilakukan penanaman. Hanya 6,7% perkebunan besar kelapa sawit yang melakukan penanaman kelapa sawit, selebihnya hanya mengambil kayu dan meninggalkan lahan kritis. Tak kurang dari 3,5 juta hektar lahan kritis di Kaltim saat ini yang ditinggalkan dan tak menjadi prioritas dalam pengelolaannya.

Kesejahteraan Masyarakat atau Kesejahteraan Pengusaha?

Dari beberapa kali berinteraksi dengan komunitas lokal, tergambarkan bahwa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah pendidikan dan kesehatan berkualitas dan gratis, serta akses transportasi yang memadai dalam membantu pergerakan ekonomi lokal. Tak pernah terbersit untuk masuknya perkebunan kelapa sawit dikarenakan masih begitu banyak komoditas produktif di tingkat masyarakat yang belum maksimal terpasarkan dikarenakan terkendala permasalahan transportasi. Penggunaan transportasi air saat ini masih memiliki beban ekonomi yang tinggi bagi masyarakat.

Akses transportasi ini pula yang selalu digaungkan oleh pemerintah dan pengusaha ketika akan membangun perkebunan besar kelapa sawit. Namun ternyata, ketika dilihat lebih dalam dari realisasi di lapangan, kenyataannya adalah pembangunan sarana transportasi selama ini juga dipenuhi oleh anggaran negara, bukan oleh pengusaha. Pengusaha juga meminta pemerintah membangunkan akses transportasi antar kampung hingga ke pusat perekonomian untuk menunjang usaha perkebunan mereka. Hanya jalan di dalam perkebunan saja yang dibangun oleh pengusaha, itupun hanya dilakukan bila masih terdapat kayu komersial di kawasan tersebut, dikarenakan biaya pembuatan jalan dapat ditutupi dengan menjual kayu komersial tersebut.

Bila demikian, maka sebuah janji untuk membuka isolasi kawasan masyarakat dengan membangun jalan oleh perusahaan perkebunan, senyatanya hanya sebuah manipulasi dan penipuan. Karena senyatanya masyarakat memiliki hak atas anggaran negara (APBN/APBD) untuk kebutuhan transportasi, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan gratis.

Politik Kelapa Sawit

Belakangan, pembangunan perkebunan kelapa sawit juga telah menjadi sebuah komoditas politik. Kepentingan-kepentingan politikus sangat terlihat dalam pembangunan perkebunan besar kelapa sawit. Begitu besarnya kebutuhan keuangan untuk pertarungan politik, telah menjadikan kelahiran negosiasi politik antara politikus dengan pengusaha perkebunan. Pemberian perijinan perkebunan besar, dibarengi dengan kucuran dana politik. Sehingga bukan sesuatu yang aneh lagi bila menemukan adanya janji politik berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat.

Belakangan, peranan aparat keamanan juga sangat terlihat dalam upaya-upaya pengamanan perkebunan besar kelapa sawit di berbagai wilayah. Polisi dan TNI terlihat sangat proaktif mengamankan perkebunan besar kelapa sawit, bukan lagi untuk mengamankan negara untuk masyarakat. Ada apa dibalik semua ini?

Saatnya Tidak Lagi Tertipu Janji Manis

Saat ini, ditengah begitu banyaknya kepentingan yang bermain dan memain-mainkan kepentingan masyarakat, sudah saatnya masyarakat menjadi lebih kritis terhadap berbagai gagasan dari pihak pemerintah maupun pengusaha. Apakah sebuah janji akan direalisasikan dan memberikan keuntungan sebenarnya? Ataukah sebenarnya hanya sebuah penjeratan baru bagi masyarakat yang akhirnya menjadi sebuah belitan kesengsaraan? Kesejahteraan akan sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat bisa memilih secara lebih cerdas dan kritis. Bukan dengan sebuah buaian janji politik, yang terkadang tak pernah berpihak pada masyarakat disaat telah berkuasa.

Kesejahteraan masyarakat hanya akan bisa terwujudkan bila pemimpin yang dipilih adalah yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Jangan pernah memberikan kepercayaan kepada kelompok yang akan menindas dan menghisap masyarakat.

Artikel ini dapat dikutip ataupun diperbanyak dengan tetap menyebutkan sumbernya :

-- timpakul.web.id - @timpakul