Warga Kok Ditinggal, Daya Dukung Lingkungan Kok Diabaikan #Smr2033

Pasal 35-38 PP No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memandatkan bahwa ada tiga tahapan penting dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yaitu:

  1. proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;
  2. pelibatan peran masyarakat di tingkat kota dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota; dan
  3. pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemangku kepentingan di tingkat kota.

Lebih lanjut dijelaskan “Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik pada tingkat kota.

Bahkan di dalam PP No. 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, bahwa bentuk peran masyarakat dapat berupa masukan mengenai: (1) persiapan penyusunan rencana tata ruang; (2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; (3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; (4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau (5) penetapan rencana tata ruang. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah harus benar-benar memperhatikan masukan dan aspirasi dari warga, bila memang RTRW Kota Samarinda ingin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih jauh, PP No. 68/2010 menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik. Pasal 15 hingga 19 dari PP No. 68/2010 ini juga memuatkan kewajiban dari Pemerintah dalam melibatkan warga untuk penyusunan RTRW Kota.

Dengan demikian, Pemerintah Kota tidak bisa hanya berlaku pasif dalam proses pelibatan warga dalam penyusunan RTRW Kota Samarinda, namun juga melakukan peran-peran aktif, yang dapat dimulai dengan membuka kanal-kanal masukan aspirasi warga melalui multi-media, juga untuk menjemput informasi dan aspirasi dari warga hingga ke level RT, setidaknya. Proses konsultasi publik pun harus dilaksanakan, setidaknya dalam level kelurahan, agar setiap warga memiliki pemahaman yang utuh tentang RTRW Kota Samarinda dan dapat memberikan masukan secara aktif kepada Pemerintah.

Hal lain yang juga penting dalam penyusunan tata ruang adalah mengacu pada RTRWN dan RTRWP, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang kota, serta memperhatikan:

  1. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota;
  2. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota;
  3. keselarasan aspirasi pembangunan kota;
  4. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  5. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan; dan
  6. rencana tata ruang kawasan strategis kota.

Hal terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam tata ruang kota. Dimana Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang merupakan mandat dari UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 tahun 2011, merupakan hal yang harus sudah dikerjakan sebelum menyusun RTRW Kota. Walaupun kemudian dimungkinkan bila KLHS belum dikerjakan, dapat menyusun kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sebagaian bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian terkait RTRW Kota.

Bagi Kota Samarinda, dimana KLHS belum dituntaskan, maka menjadi penting untuk memasukkan dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dokumen Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda. Dimana kondisinya saat ini, Pemerintah Kota Samarinda BELUM  atau tidak memiliki KLHS dan belum membuat Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Samarinda, sebagai kelengkapan Raperda RTRW Kota Samarinda. Bila Pemerintah Kota tetap memaksakan proses terus berlanjut, maka RTRW Kota Samarinda telah menjadi cacat dalam mengikuti aturan perundang-undangan di atasnya.



Artikel ini dapat dikutip ataupun diperbanyak dengan tetap menyebutkan sumbernya :


Ade Fadli. 2013. Warga Kok Ditinggal, Daya Dukung Lingkungan Kok Diabaikan #Smr2033. http://timpakul.web.id/warga-kok-ditinggal-daya-dukung-lingkungan-kok-diabaikan-smr2033.html (dikutip tanggal 18 September 2014)



-- timpakul.web.id - @timpakul



Beri komentar