Operasi Intelejen Pokémon

Badan Intelejen Negara (BIN) mengungkapkan pada sebuah berita televisi mengungkapkan bahwa Pokémon Go memiliki komponen yang membahayakan negara. Ini yang mungkin kemudian menyebabkan BIN membentuk Tim untuk melakukan kajian terhadap permainan Geo-MMO ini. Menteri Pertahanan pun punya kekhawatiran serupa, yang kemudian menyatakan permainan ini kemungkinan penggunaan untuk memetakan obyek vital. Bahkan kemudian, Komisi I DPR RI juga akan membahas permainan online ini dalam rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sungguh, permainan sederhana yang luar biasa ini, telah membawa sebuah perubahan cara pandang beragam pihak terhadap gadget dan permainan online.

Menarik kepedulian para pejabat negara terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Para pejabat tersebut beberapa kali menyampaikan kekhawatiran bahwa foto yang diakses oleh permainan Pokémon Go dapat memberikan gambar tentang fasilitas vital dan dilindungi oleh negara. Negeri ini secara jelas menyebutkan beberapa informasi yang dikecualikan di dalam Pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal-hal terkait kedaulatan negara, yang dapat terkait dengan foto dan/atau video serta informasi geolokasi, diantaranya meliputi gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer dan kekayaan alam Indonesia.

Mobil Google Street View di Samarinda tahun 2015 (foto: Th. A. Rusdi)

Hal yang kemudian juga berkaitan dengan kekhawatiran pejabat negara tersebut, adalah keberadaan Google Earth, Bing Maps, dan aplikasi peta serupa, serta Google Street View. Berbagai aplikasi ini secara jelas telah menampilkan informasi rupa bumi Indonesia, dengan tingkat ketelitian yang semakin baik, bahkan resolusi hingga 30 meter, yang belum memiliki sebuah regulasi yang pasti antara pemerintah dengan pemilik aplikasi. Google Street View misalnya, dengan mudah untuk masuk ke satu wilayah, mengambil foto secara 360 derajat, dan mempublikasikannya ke publik melalui Google Maps. Hingga sat ini masih belum ada pernyataan resmi pemerintah terkait ini, walaupun misalnya pada wilayah Istana Negara, telah tidak ditampilkan gambarnya dari tepi jalan di Google Street View.

Istana Merdeka di Google Maps

Hal lain, yang masih belum terlalu jelas kesepakatan yang dibangun adalah keberadaan project Google Loons dan project Aquila Facebook, yang dilalui dengan kerjasama internet.org dan Loons dengan provider seluler. Dua raksasa internet tersebut menyatakan akan menyediakan akses internet pada wilayah yang masih belum memperoleh akses internet. Sampai saat ini, masih belum ada rilis resmi dari pemerintah tentang audit teknologi yang digunakan oleh Loon dan Aquila yang akan melintasi di bawah laposan stratosfer Indonesia. Apakah kemudian, selain urusan privasi pada lintasan data, ada teknologi lain yang juga disediakan untuk mengambil gambar secara langsung wajah negeri ini dari udara.

Namun di luar itu, teknologi akan semakin berkembang. Data dan informasi akan semakin terbuka. Secara teknis, selalu dimungkinkan untuk melakukan akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Bahkan sebagian besar ‘kecelakaan’ terbukanya akses dan informasi, disebabkan oleh ketidaktahuan dan/atau ketidakmautahuan pengelola data dan informasi. Hal sederhana ini bisa diuji pada instansi pemerintahan, cobalah meminta data dan informasi, maka kemudian akan diarahkan pada individu, dan kemudian data tersebut tersedia di USB Disk. Artinya kemudian, data dan informasi masih belum dilakukan pengelolaan yang benar.

Jadi, jauh sebelum bicara tentang perlindungan dan kedaulatan negara, maka penting untuk memahamkan teknologi ini pada warga negara, termasuk utamanya pada aparat negara. Bahwa setiap gadget, dengan teknologi pembagi informasi dan pembagi foto/videonya, memiliki kemungkinan untuk berbagi informasi secara cepat. Dan setiap pintasan data yang dilewati, sangat mungkin untuk di’sadap’ ataupun dialihkan. Maka pun, pembelajaran teknologi informasi harus dikembalikan pada tempatnya, bukan semata memaknai teknologi informasi sebagai penyampai materi pembelajaran, sebagaimana Kurikulum 2013 yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan saat ini.

Berikutnya, penting pembelajaran tentang keamanan data, termasuk hingga recovery sistem informasi bilamana terjadi bencana, kepada pengelola data, utamanya institusi negara. Saat ini, negara ini tak perlu disadap untuk memperoleh informasinya. Karena secara sadar, hampir sebagian besar pejabat publik dan pelayan publiknya, mempublikasi data-data yang sebenarnya bagian dari data-data yang dikecualikan dalam undang-undang. Peraturan Menteri untuk pengamanan data sendiri, masih seputar bagaimana melakukan sertifikasi, bukan bagaimana kemudian melakukan pengamanan data secara lebih baik.

Artinya kemudian, BIN dan Kementerian Pertahanan, serta kementerian lain yang berkaitan dengan data strategis bagi negeri ini, harus mulai duduk kembali untuk kemudian membangun sebuah sistem informasi yang memang akuntabel dan memiliki jaminan terhadap keamanan datanya. Keterbukaan informasi publik tetap menjadi bagian penting di dalam proses pengelolaan sistem informasinya. Dan sebenarnya, tak terlalu penting mencemati Pokémon Go, karena dia akan terus pergi dengan sendirinya.

Kekhawatiran Pokémon Go terhadap kedaulatan negara, termasuk informasi lokasi vital bagi keamanan negara, tidaklah serumit yang dibayangkan. Karena sebenarnya, informasi-informasi strategis negeri ini dengan mudah diakses karena kurangnya pengetahuan warganya terhadap teknologi digital dan bagaimana menggerakkan teknologi ini. Mari beralih fokus, bukan memperhatikan mereka yang sedang beriang gembira mengejar Pokémon, tapi pada membangun kemampuan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi oleh generasi negeri ini. Masa masih akan terus bangga sebagai bangsa sumber bahan baku dan target pasar dari produk-produk masa depan sih? Gitu deh.