Pikachu, PrivasiKita dan BukaData
Pikachu, salah satu karakter Pokémon yang serupa tikus berwarna kuning dengan kekuatan listrik, bisa jadi saat ini semakin terdesak. Harusnya dia bisa bermanfaat untuk menjawab krisis listrik di negeri ini. Namun dengan adanya edaran dari menteri, yang kemudian diteruskan oleh berbagai institusi pemerintahan, hingga ke daerah dan lembaga pendidikan, Pikachu sudah semakin bingung harus kemana.
Kota Cerdas: Bagaimana Menjadikannya Mungkin ?
Sebuah kota dapat menjadi cerdas, bilamana kemudian ada kekuatan publik yang mendorongnya untuk kemudian menjadi ada. Apakah kemudian mungkin bilamana didorong dari sisi pemerintah? Bisa jadi akan terwujud, namun ya, kualitasnya masih akan sangat dikhawatirkan. Misalnya saja, ada banyak yang kemudian memagarkan definisi kota cerdas pada sebuah aplikasi, ataupun hanya sekedar kartu RFID, yang kemudian
Operasi Intelejen Pokémon
Badan Intelejen Negara (BIN) mengungkapkan pada sebuah berita televisi mengungkapkan bahwa Pokémon Go memiliki komponen yang membahayakan negara. Ini yang mungkin kemudian menyebabkan BIN membentuk Tim untuk melakukan kajian terhadap permainan Geo-MMO ini. Menteri Pertahanan pun punya kekhawatiran serupa, yang kemudian menyatakan permainan ini kemungkinan penggunaan untuk memetakan obyek vital. Bahkan kemudian, Komisi I DPR
Pokémon Go: Akan Kemana Perginya ?
Pokémon Go diakui menjadi sebuah permainan banyak pemain berbasis geolokasi (Geo-MMO Games) yang telah berhasil menggiring banyak orang untuk bergerak. Bila sebelumnya CoC ataupun Flappy bird, telah pernah menjadi kegembiraan dalam bermain, termasuk mereka yang sangat jarang bermain game di gadget, Pokémon Go benar-benar berhasil melampaui harapan pemegang gadget. Walaupun selalu saja ada hal positif
Akses Internet Gratis
The United Nations Human Rights Council has passed a non-binding resolution condemning countries that intentionally disrupt citizens’ internet access. The resolution builds on the UN’s previous statements on digital rights, reaffirming the organization’s stance that “the same rights people have offline must also be protected online,” in particular the freedom of expression covered under article 19