belajar ibukota

“gurunya nggak pernah masuk kelas. pas masuk langsung marah-marah dan jutek. nggak jelas banget, ” ujarnya. model pembelajaran di fase merdeka belajar ternyata masih belum mengalami transformasi yang mengakar. kurikulum mungkin sudah merdeka, walau belum juga terlihat perbedaan mendasar dengan kurikulum 2013v2016. perubahan dari standar kompetensi dasar dan kompetensi inti menjadi fase A hingga F, disertai metoda mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi, masih belum diikuti dengan perbaikan kurikulum pada ‘pabrik‘ pengajar. pun ketika penyegaran dilakukan, masih belum mampu menjangkau kelompok pengajar secara optimal.

“paling suka jamkos, ” lanjutnya. pelajaran paling menyenangkan sepanjang masa bisa jadi adalah jam kosong. tak ada guru yang mengajar, tak ada tugas yang diberikan, pun walau tanpa gadget, tetap bisa membangun interaksi kelas. “gurunya cuma nyuruh mencatat, dan kalau sudah ngasih tugas, nggak pernah diberitahu bagaimana mengerjakan tugasnya.” ekosistem kelas dan sekolah masih tetap sama, walaupun merdeka, namun masih belum membangun fondasi kemerdekaan dalam pembelajaran. pun ketiga simulasi demokrasi dilakukan, hanya berakhir dengan “ya udah, gitu aja.”

Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi platform yang ditawarkan kurikulum merdeka belajar. dua hal yang hingga saat ini masih terus berlangsung diskursus antar pihak. tahapan pelaksanaan kurikulum pun entah telah sampai mana. entah pada tahap awal, berkembang, siap ataupun mahir. sehingga entah kapan melibatkan perwakilan siswa, orangtua, atau masyarakat dalam memodifikasi pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran. bisa jadi masih belum bergerak sebagai penginformasian di awal bersekolah, dan dicolek ketika ada kebutuhan pendanaan bagi pembelajaran.

kondisi belajar di ibukota masih pada fase yang belum beranjak. kewajiban menganggarkan lebih dari 20% untuk urusan pendidikan di tahun 2020 masih menyisakan 112 dari 508 kabupaten/kota dan 12 dari 34 provinsi belum memenuhi, sedang di Mei 2022 tersisa 3 provinsi yang belum melaksanakannya. meskipun anggaran pendidikan ibukota mencapai 14,87 triliun rupiah dari 63,08 triliun rupiah APBD (23,6%) di tahun 2022. hasilnya, guru bersertifikasi pada angka 39,0-63,4% dan yang berstatus pegawai negeri sipil pada angka 14,6-35,8%, yang dapat menerima pendapatan bulanan hingga 10,5 juta rupiah. angka ini hanya sekadar angka, yang menunjukkan dapat dimaklumi bilamana metoda pembelajaran masih belum beranjak menuju pengembangan kecerdasan pada ruang belajar di ibukota.

tantangan yang dihadapi dalam anggaran pendidikan berdasarkani neraca pendidikan daerah diantaranya adalah penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan pendapatan asli daerah rendah. rekomendasi menjawab tantangan ini masih sangat klasik, misal melibatkan dunia usaha – dunia indistri (DUDI) atau menggunakan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) untuk mengatasi kekurangan anggaran, pun rekomendasi lain adalah penggunaan anggaran harus efektif, efisien, sesuai kebutuhan, dan berbasis data. sementara, tantangan lain dari sisi peserta didik diantaranya keterbatasan tertentu yang dimiliki oleh anak, masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak ada di sekolah, dan adanya anggapan lebih mudah mendapat ijazah melalui pendidikan kesetaraan tanpa melalui pendidikan formal, dengan tawaran rekomendasi seperti optimalisasi penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi pendidikan.

mungkin tugas pertama untuk memastikan “mencerdaskan kehidupan bangsa” dapat berwujud adalah dengan memperbaiki administratur urusan pendidikan, dari nasional hingga tapak. ketika membaca permasalahan yang dihadapi dan disodorkan rekomendasi yang normatif, tentunya belum akan mampu melahirkan perubahan yang berarti bagi generasi βeta. belajar membaca dan menyelami akar permasalahan, hingga menemukan titik refleksi yang tepat untuk memulihkannya, menjadi hal yang perlu dimiliki oleh pemegang kuasa pendidikan dan aparatur pendidikan hingga pengajar dan tenaga kependidikan. tentunya juga memerlukan penyempurnaan desain produk ‘pabrik’ urusan pendidikan.

1 comment